Semarang, Pemerintah kota Semarang akui tidak mampu menangani masalah rob yang selama ini menjadi bencana langganan bagi warga pesisir kota Semarang. Menurut walikota Semarang, Sukawi Sutarip, penanganan masalah rob tidak bisa dilakukan secara individual, hanya pemerintah kota Semarang saja. Namun lebih lanjut, permasalahan rob sudah merupakan masalah nasional yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan dari pusat hingga kelurahan. Hal ini disampaikan Sukawi setelah melantik 48 anggota panwas pilkada kecamatan gubernur Jawa Tengah.
Dengan senyum khasnya Sukawi berkata, "Penanganan masalah rob itu, sudah masalah nasional. Pemerintah kota tidak akan ada kemampuan untuk menangani masalah itu. Oleh karena itu, ada bantuan dana dari pusat jumlahnya Rp 1,7 triliun."
Lebih lanjut, Sukawi Sutarip mengungkapkan dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan waduk Jatibarang sebesar Rp 850 milyar. Sedanngkan sisa dari anggaran dana tersebut akan digunakan untuk revitalisasi banjir kanal barat dan timur serta saluran yang berada di antara kedua kanal tersebut. "Ini untuk mengatasi banjir dan rob." tegasnya yakin.
Padahal, sampai saat ini pembangunan waduk Jatibarang masih tersendat karena penawaran harga ganti rugi lahan yang dinilai terlalu rendah. Untuk itu, Sukawi Sutarip kembali meminta warga yang terkena dampak pembangunan tersebut agar mau mengerti keinginan pemerintah kota yang saat ini masih dipimpinnya. Dalam hal ini pemerintah kota Semarang menekankan akan melakukan konsolidasi tanah antara kawasan atas dan bawah kota Semarang. "Konsolidasi tanah itu, semua sama-sama untung." kata Sukawi.
Selain itu, walikota Semarang meminta agar masyarakat dalam memberikan taksiran harga seharusnya bersikap realistis dan rasional.
Sementara itu, kondisi di kecamatan Semarang Utara sampai saat ini semakin parah. Kecamatan yang merupakan kawasan langganan rob ini semakin hari semakin terkatung-katung nasibnya. Bahkan, dari 10 kelurahan yang ada di dalam kawasan tersebut, 6 kelurahan di antaranya masih terus saja terendam air rob.
Menurut YMT Camat Semarang Utara Bambang Purnomo Adji, "Kondisi terparah terdapat di kelurahan Lemuru dan Bandarharjo. Di Lemuru sendiri rob sudah menggenang 300 rumah. Hal ini dikarenakan di kelurahan tersebut dikelilingi dua sungai yaitu Kali Asin dan Kali Semarang. Sehingga, bila Kali Asin meluap maka seluruh wilayah di kelurahan tersebut akan tergenang rob."
Kondisi ini juga diperparah lagi dengan tidak adanya upaya serius dari pemerintah kota Semarang untuk segera melakukan penanganan terhadap bencana rob ini. Bahkan, Bambang Purnomo Adji menilai, pencairan alokasi anggaran untuk penanganan rob ini terlalu lama. Hal ini dikarenakan pengalokasian anggaran tersebut baru akan dapat terealisir pada tahun anggaran 2009 mendatang. Untuk itu, beberapa warga kini tengah mengupayakan penanggulangan rob di kawasan mereka tinggal dengan membuat tanggul kantung pasir secara swadaya.
Sementara itu, pihak kecamatan hari ini telah menurunkan bantuan kepada warga dengan memberikan 3 dam truk pasir yang nantinya akan digunakan sebagai bahan tanggul sementara. "Pasir ini merupakan bantuan pemerintah kota yang diambil dari Kesbanglinmas dan PU." kata Bambang.
Sedangkan terkait dengan dana bantuan bencana, walikota Semarang Sukawi Sutarip kembali mengungkapkan, pemerintah kota Semarang siap untuk mengalokasikannya. Namun demikian, warga juga harus melakukannya sesuai dengan prosedur ketika mengajukan permohonan kepada pemerintah kota Semarang. [Ribut Achwandi_Reporter Trijaya FM Semarang]
Dengan senyum khasnya Sukawi berkata, "Penanganan masalah rob itu, sudah masalah nasional. Pemerintah kota tidak akan ada kemampuan untuk menangani masalah itu. Oleh karena itu, ada bantuan dana dari pusat jumlahnya Rp 1,7 triliun."
Lebih lanjut, Sukawi Sutarip mengungkapkan dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan waduk Jatibarang sebesar Rp 850 milyar. Sedanngkan sisa dari anggaran dana tersebut akan digunakan untuk revitalisasi banjir kanal barat dan timur serta saluran yang berada di antara kedua kanal tersebut. "Ini untuk mengatasi banjir dan rob." tegasnya yakin.
Padahal, sampai saat ini pembangunan waduk Jatibarang masih tersendat karena penawaran harga ganti rugi lahan yang dinilai terlalu rendah. Untuk itu, Sukawi Sutarip kembali meminta warga yang terkena dampak pembangunan tersebut agar mau mengerti keinginan pemerintah kota yang saat ini masih dipimpinnya. Dalam hal ini pemerintah kota Semarang menekankan akan melakukan konsolidasi tanah antara kawasan atas dan bawah kota Semarang. "Konsolidasi tanah itu, semua sama-sama untung." kata Sukawi.
Selain itu, walikota Semarang meminta agar masyarakat dalam memberikan taksiran harga seharusnya bersikap realistis dan rasional.
Sementara itu, kondisi di kecamatan Semarang Utara sampai saat ini semakin parah. Kecamatan yang merupakan kawasan langganan rob ini semakin hari semakin terkatung-katung nasibnya. Bahkan, dari 10 kelurahan yang ada di dalam kawasan tersebut, 6 kelurahan di antaranya masih terus saja terendam air rob.
Menurut YMT Camat Semarang Utara Bambang Purnomo Adji, "Kondisi terparah terdapat di kelurahan Lemuru dan Bandarharjo. Di Lemuru sendiri rob sudah menggenang 300 rumah. Hal ini dikarenakan di kelurahan tersebut dikelilingi dua sungai yaitu Kali Asin dan Kali Semarang. Sehingga, bila Kali Asin meluap maka seluruh wilayah di kelurahan tersebut akan tergenang rob."
Kondisi ini juga diperparah lagi dengan tidak adanya upaya serius dari pemerintah kota Semarang untuk segera melakukan penanganan terhadap bencana rob ini. Bahkan, Bambang Purnomo Adji menilai, pencairan alokasi anggaran untuk penanganan rob ini terlalu lama. Hal ini dikarenakan pengalokasian anggaran tersebut baru akan dapat terealisir pada tahun anggaran 2009 mendatang. Untuk itu, beberapa warga kini tengah mengupayakan penanggulangan rob di kawasan mereka tinggal dengan membuat tanggul kantung pasir secara swadaya.
Sementara itu, pihak kecamatan hari ini telah menurunkan bantuan kepada warga dengan memberikan 3 dam truk pasir yang nantinya akan digunakan sebagai bahan tanggul sementara. "Pasir ini merupakan bantuan pemerintah kota yang diambil dari Kesbanglinmas dan PU." kata Bambang.
Sedangkan terkait dengan dana bantuan bencana, walikota Semarang Sukawi Sutarip kembali mengungkapkan, pemerintah kota Semarang siap untuk mengalokasikannya. Namun demikian, warga juga harus melakukannya sesuai dengan prosedur ketika mengajukan permohonan kepada pemerintah kota Semarang. [Ribut Achwandi_Reporter Trijaya FM Semarang]
Komentar