Workshop Batik Ikutsertakan Puluhan Siswa SD

Puluhan siswa sekolah dasar hari Senin 6 April 2009 mengikuti workshop membatik yang diadakan Museum Batik. Mereka nampak menikmati betul pengalaman baru mereka membatik. Sebab sebelumnya mereka sendiri tidak pernah mengenal bagaimana cara membuat batik.

Menurut Direktur Publikasi dan Pengembangan Museum Batik Zahir Widadi, workshop membatik yang diterapkan untuk siswa SD ini bertujuan untuk mengenalkan dan melestarikan salah satu aset budaya lokal, Batik.

Dia mengatakan sejauh ini minat masyarakat khususnya pelajar masih cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa waktu lalu pihaknya sempat mengalami kesulitan dalam menyediakan bahan untuk workshop. Untuk alasan itulah pihaknya dalam workshop kali ini pihaknya menggaet Kedutaan Besar Jerman dalam pengadaan bahan workshop tersebut.

Zahir menambahkan dalam pengelolaan Museum Batik ini pihaknya masih terus mengupayakan untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak luar. Termasuk para pakar batik. Dia menjanjikan dalam penyelenggaraan Pekan Batik Internasional 29 April - 3 Mei 2009 mendatang, pihaknya akan mendatangkan beberapa pakar Batik untuk ikut mengkaji Batik koleksi Museum Batik.

2010 Kota Pekalongan Bebas Kawasan Kumuh

Polemik seputar kawasan kumuh di lingkungan perkotaan diakui Menteri Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Asy’ari sebagai masalah yang hingga saat ini terus membayangi pertumbuhan kota. Hal ini dikatakannya sebagai dampak dari proses urbanisasi yang sudah berlangsung lama.

Ia berharap setiap pemerintah daerah sudah seharusnya mulai menerapkan kebijakan yang tegas dalam melakukan pengembangan kawasan. Dalam hal ini, pemerintah kota maupun kabupaten harus mampu menindak tegas setiap pelanggaran terhadap alih fungsi lahan yang dilakukan oleh semua pihak terutama pengembang yang tidak mengindahkan peruntukan lahan.

Sampai saat ini, di Indonesia masih memiliki sekitar 50 ribu hektar kawasan kumuh yang tersebar di seluruh wilayah. Sementara dari perkiraan data BPS kepadatan penduduk di kawasan perkotaan pada tahun 2015 akan mencapai 1,5 kali lipat dari kondisi saat ini. Diperkirakan pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 akan mencapai 147,3 juta jiwa dengan konsentrasi pertumbuhan di pulau Jawa.

Selama ini ia mencermati adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh sejumlah oknum pengembang dan aparatur negara lebih dikarenakan tidak kejelasan pemerintah daerah dalam memberlakukan regulasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga, hal ini juga semakin memunculkan adanya pembenaran terhadap asumsi masyarakat mengenai aksi pencaplokan lahan.

Di lain hal, pengadaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin dikatakan Menpera juga masih terkendala dengan adanya dampak krisis global. Sehingga, dunia perbankan masih ragu untuk dapat memberikan jaminan kredit murah bagi warga miskin.

Selain itu, minimnya anggaran yang dikucurkan pemerintah, juga membuat kondisi ini semakin parah. Disebutkan, dari tahun 2006 alokasi subsidi untuk perumahan rakyat ini hanya sebesar 252 Miliyar rupiah. Sementara pada tahun 2009, dana yang tersedia sudah mencapai 2,5 Triliun rupiah.

Namun, jumlah tersebut masih terlampau jauh dari harapan. Karena, anggaran untuk pengadaan perumahan rakyat ini, masih perlu ditingkatkan dan didukung terus dengan kebijakan setiap pemerintah daerah.

Sementara itu, menjawab tantangan Menpera, Walikota menjanjikan akan segera rampungkan rumah kumuh di kota Pekalongan. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah DPD Real Estate Indonesia Jawa Tengah, Rabu 25 Maret 2009 di Ruang Sidang Kantor Walikota Pekalongan.

Walikota Basyir Ahmad menyatakan dalam waktu 1 tahun ini dirinya berkomitmen untuk dapat menyelesaikan persoalan rumah kumuh di kota Batik yang saat ini masih berjumlah 6.176 unit dari sebelumnya sekitar 12 ribu unit.

Sebelumnya, Pemerintah kota Pekalongan pada tahun 2008 telah berhasil merampungkan persoalan kawasan kumuh sebanyak 6.200 unit rumah. Pada tahun ini, Pemerintah kota Pekalongan kembali menjanjikan akan dapat menyelesaikan sekitar 6.000 unit rumah lebih yang berada di kota Batik ini.

Namun demikian hal tersebut sebagaimana dikatakannya tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari semua stekholder yang ada termasuk pengembang.

Sementara itu Ketua DPD REI Jawa Tengah yang kali itu hadir dalam Raperda REI Jawa Tengah, juga menyambut baik niatan baik Pemerintah kota Pekalongan dalam mengentaskan perumahan kumuh. Bahkan, sesuai dengan tema Raperda kali ini, dengan tabungan rumah, mewujudkan impian masyarakat untuk memiliki rumah, Sujadi berharap semua pihak mampu merealisasikan rencana tersebut.

Dia meminta, pihak pengembang yang menjadi garda depan REI juga mendukung kebijakan tersebut.

Celotehku Dalam Sangkar

Salam,

Baru satu bulan saya pulang kembali ke kampung halaman. Rupanya Pekalongan banyak yang berubah. Selain pejabat struktur di tingkat Pemkot Pekalongan, kondisi dan situasinya pun sangat berbeda dengan 9 tahun lalu, ketika saya meninggalkan kota ini. Banyak bangunan baru yang sebelumnya tidak pernah saya kenal bermunculan. Banyak pula persoalan yang diam-diam juga semakin mencuat. Kasus buku seronok, kasus video porno pelajar, kasus-kasus lain yang mewarnai kota Pekalongan yang kaya akan motif batik pesisirannya ini.

Semula saya memandang kota Pekalongan ini terlalu kecil. Memang kalau dilihat dari luas kawasannya, kota Pekalongan tidak terlalu besar. Namun, ketika saya amati lebih mendalam tentang dinamika hidup di kota yang dulu pernah jaya di laut ini, ternyata begitu luar biasa ruwetnya. Hampir bisa dikatakan lebih ruwet dari kota-kota besar yang pernah saya singgahi dan saya tinggali.

Saya bukan seorang penjelajah yang tangguh. Tapi bagaimanapun juga, saya pernah melakukan pembidikan terhadap masalah-masalah yang ada di kota-kota lain. Karakteristik kota Pekalongan ini cukup unik. Keunikan ini terdapat pada beberapa hal di antaranya;

1. Pemerintahan yang adem ayem
2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap perubahan
3. Kondisi sosial yang begitu nyaman namun membahayakan
4. Kondisi politik yang sangat kondusif namun mandul
5. Perekonomian yang hanya dimiliki 'juragan'
6. Situasi dunia pendidikan yang begitu statis
7. Minimnya kalangan akademisi
8. Situasi yang sedikit bicara, sedikit bekerja
9. Kemandulan penciptaan citra kebudayaan kota Pekalongan

Selanjutnya, akan saya kupas satu per satu tentang beberapa poin tersebut:

Pemerintahan yang adem Ayem

Sinergia antara pemerintah dan masyarakat di kota Batik ini, nampaknya tidak mencapai pada chemistri level atas. Pasalnya, ada semacam keengganan dari masyarakat untuk lebih peduli terhadap pemberlakuan sistem pemerintahan yang ada. Entah disengaja atau tidak, saya mencermati ada jarak yang begitu jauh antara pemerintah dengan masyarakatnya. Hal ini bisa dilihat dengan frekuensi diskusi antara pejabat publik dengan masyarakatnya.

Dalam hal ini, frekuensi ini bisa dikatakan jarang dilakukan. Hal ini yang kemudian membuat pemerintahan kota Pekalongan nampaknya sedikit dapat bekerja dengan 'semampu'-nya saja. Sesuai dengan pepatah yang dianut masyarakat kota Batik ini 'kerja kok ngoyo temen'.

Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap perubahan

Sulit ketika saya berbicara dengan sebagian masyarakat kota ini tentang perubahan. Mereka kadung meyakini bahwa apa yang mereka terima adalah sesuatu yang wajar. Lumpuhnya budaya diskusi, baik dari kalangan eksekutif maupun intelektual muda (akademisi) nampaknya tidak muncul di kota yang cukup padat penduduk ini. Mereka lebih cenderung menilai, pembahasan mengenai perubahan adalah mimpi. Dan mimpi itu tidak berkah. Sebab, manajemen sosial yang dianut warga kota yang unik ini adalah 'manajemen berkah'.

Kondisi sosial yang nyaman namun sebenarnya berbahaya

Tidak setiap kenyamanan akan benar-benar menjadi nyaman bagi pelakunya. Kenyamanan terkadang menjadi sesuatu yang sangat membahayakan bagi pelakunya. Sebab, ketika lengah tentunya si pelaku yang nyaman akan dapat terjerumus ke dalam sebuah lingkaran yang sama-sama tidak diinginkan.

Nah, inilah yang terjadi di kota kelahiranku. Sulit untuk diajak berpikir kritis. Masyarakat terkadung asyik dengan kenyamanan mereka. Padahal, banyak masalah yang sebenarnya dapat membuat tumbangnya popularitas kota yang menjadi penghasil batik ini.

Situasi politik yang sangat kondusif namun 'mandul'

Kemandulan ini diciptakan dengan adanya ketidakmampuan pelaku sistem politik di kota ini yang tidak mampu mewacanakan hal-hal baru kepada masyarakat. Mereka hanya mampu menerjemahkan persoalan-persoalan dasar yang seharusnya sudah selesai digarap sebelum kota ini berdiri. Namun mereka yang kini menjabat sebagai legislator maupun eksekutif nampaknya terlena untuk melakukan trik-trik politik mereka saja.

Perekonomian yang hanya dimiliki 'juragan'

Buruh adalah budak. Budak adalah modal. Modal adalah permainan bagi 'juragan'. Bukan sebagai katalisator pergerakan ekonomi. Akhirnya, buruh hanya menjadi sebuah mainan bagi 'juragan'. Itulah yang terhadi di kota Pekalongan. Kapitalis kecil telah menjangkiti kota ini. Kapitalis yang sangat membuat jengah dalam otak saya.

Situasi dunia pendidikan yang begitu statis

Tidak ada perubahan mendasar dalam dunia pendidikan kota Pekalongan. Sebab, keinginan masyarakat untuk mendidik anaknya masih terlalu rendah. Mereka lebih memilih untuk tidak membuang uang mereka hanya untuk menyekolahkan anak mereka. Mereka lebih memilih untuk menentukan nasib anak mereka dengan mempekerjakan anak mereka tanpa bekal yang cukup. Itulah potret kelam kota Pekalongan.

Minimnya kalangan akademisi

Jangan pernah bertanya kepada saya, ada berapa pakar-pakar di kota Pekalongan? Sebab, jawabannya akan sangat memalukan bagi saya. Sedikit. Kalaupun ada, bagaimana dengan kompetensi mereka? Nampaknya masih patut untuk dipertanyakan.

Sedikit bicara, sedikit bekerja

Bicara itu mudah, bekerja itu bikin susah. Makanya biasakanlah untuk mengurangi keduanya di kota ini. Sebab, tidak ada ruang forum yang dapat dimanfaatkan untuk saling bicara. Selain itu, bekerja itu upahnya juga sedikit. Maka bekerjalah dengan seadanya. Itulah prinsip yang dianut masyarakat Pekalongan.

Pencitraan kota Pekalongan yang mandul

Kali ini saya hanya akan menanyakan satu hal. Apa yang membuat kota Pekalongan ini memiliki ciri khas? Batik? Sudah lewat. Sekarang zamannya bagaimana kota-kota ini bertumbuh dengan penciptaan citra budaya yang memiliki frame yang berbeda. Kota Pekalongan, tidak pernah menggarap itu semua. Mandulkah?

Saya titip semoga itu semua diperhatikan....

Salam,
Robert Dahlan

Pembangunan IPAL Bersama Dinilai Belum Optimal

PEKALONGAN - Meskipun Pemerintah kota Pekalongan telah menganggarkan 800 juta rupiah, untuk pembangunan fisik IPAL bersama di Kampung Batik Kauman / namun hasilnya belum cukup memuaskan.

Hal ini, terlihat ketika wakil walikota Abu Almafachir, mengunjungi lokasi pembangunan IPAL. Ia mengungkapkan, meskipun pembangunan fisik sudah selesai, namun ternyata masih belum dapat dikatakan sempurna. Abu Almafachir mengungkapka
n, hal ini dikarenakan, dalam pembangunan IPAL tersebut, tidak mempertimbangkan pengkajian tanah.

Abu Almafachir juga menyatakan, dalam merampungkan proyek IPAL ini, pemkot Pekalongan, masih akan menyiapkan anggaran tambahan untuk penyediaan alat dan kelengkapan IPAL. Namun diakuinya, hal tersebut akan memakan biaya yang tidak sedikit. Lebih-lebih untuk pengelolaan IPAL bersama.

Sementara Permintaan Wakil walikota Abu Almafachir untuk segera melakukan kajian ulang tanah, dalam proyek IPAL bersama di Kampung Batik Kauman, nampaknya segera dijawab pihak Bappeda Pekalongan.

Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Bappeda kota Pekalongan Kaelani menyatakan, pihaknya akan segera melakukan pengkajian ulang, seperti yang diinginkan wakil walikota. Padahal, pembangunan fisik IPAL di atas tanah urugan tersebut, sudah selesai.

Rencananya, pengoperasian IPAL bersama ini, dijadwalkan akan dimulai pada pertengahan 2009. Untuk itu, tidak mungkin bagi pihaknya, untuk melakukan perombakan dalam pembangunan fisik IPAL bersama.

Upaya pemerintah kota Pekalongan, dalam meminimalkan dampak limbah batik nampaknya semakin menunjukkan keseriusannya. Hal ini ditunjukkan dengan dibangunnya Instalasi Pengolah Air Limbah bersama di Kampung Batik, Kauman. Menurut pembantu pelaksana proyek IPAL Bersama di Kauman Lutfi, kapasitas IPAL bersama ini, dipastikan akan mampu menampung produksi limbah sebesar 600 meter kubik.

Ia juga mengungkapkan, saat ini, tahap penyelesaian proyek IPAL bersama tersebut, baru mencapai tahap pertama. Sementara untuk tahap kedua, masih baru akan dikerjakan.

Sementara terkait pipa saluran limbah, Lutfi mengatakan, pihaknya pihaknya masih akan membangunnya bersamaan dengan penyelesaian tahap 2 proyek tersebut.

Pembangunan IPAL Bersama Dinilai Belum Optimal

PEKALONGAN - Meskipun Pemerintah kota Pekalongan telah menganggarkan 800 juta rupiah, untuk pembangunan fisik IPAL bersama di Kampung Batik Kauman / namun hasilnya belum cukup memuaskan.

Hal ini, terlihat ketika wakil walikota Abu Almafachir, mengunjungi lokasi pembangunan IPAL. Ia mengungkapkan, meskipun pembangunan fisik sudah selesai, namun ternyata masih belum dapat dikatakan sempurna. Abu Almafachir mengungkapka
n, hal ini dikarenakan, dalam pembangunan IPAL tersebut, tidak mempertimbangkan pengkajian tanah.

Abu Almafachir juga menyatakan, dalam merampungkan proyek IPAL ini, pemkot Pekalongan, masih akan menyiapkan anggaran tambahan untuk penyediaan alat dan kelengkapan IPAL. Namun diakuinya, hal tersebut akan memakan biaya yang tidak sedikit. Lebih-lebih untuk pengelolaan IPAL bersama.

Sementara Permintaan Wakil walikota Abu Almafachir untuk segera melakukan kajian ulang tanah, dalam proyek IPAL bersama di Kampung Batik Kauman, nampaknya segera dijawab pihak Bappeda Pekalongan.

Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Bappeda kota Pekalongan Kaelani menyatakan, pihaknya akan segera melakukan pengkajian ulang, seperti yang diinginkan wakil walikota. Padahal, pembangunan fisik IPAL di atas tanah urugan tersebut, sudah selesai.

Rencananya, pengoperasian IPAL bersama ini, dijadwalkan akan dimulai pada pertengahan 2009. Untuk itu, tidak mungkin bagi pihaknya, untuk melakukan perombakan dalam pembangunan fisik IPAL bersama.
Upaya pemerintah kota Pekalongan, dalam meminimalkan dampak limbah batik nampaknya semakin menunjukkan keseriusannya. Hal ini ditunjukkan dengan dibangunnya Instalasi Pengolah Air Limbah bersama di Kampung Batik, Kauman. Menurut pembantu pelaksana proyek IPAL Bersama di Kauman Lutfi, kapasitas IPAL bersama ini, dipastikan akan mampu menampung produksi limbah sebesar 600 meter kubik.

Ia juga mengungkapkan, saat ini, tahap penyelesaian proyek IPAL bersama tersebut, baru mencapai tahap pertama. Sementara untuk tahap kedua, masih baru akan dikerjakan.

Sementara terkait pipa saluran limbah, Lutfi mengatakan, pihaknya pihaknya masih akan membangunnya bersamaan dengan penyelesaian tahap 2 proyek tersebut.

Jalan Hayam Wuruk Masih Menjadi Polemik

PEKALONGAN - Penyelesaian masalah jalan rusak di jalan Hayam Wuruk nampaknya masih terus menuai polemik. Hal ini dikarenakan, belum adanya kejelasan status kewenangan penanganan jalan tersebut.

Menurut Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan Tata Ruang Kota Pekalongan Marsudi, sampai saat ini perbaikan jalan Hayam Wuruk yang kini mulai mengalami kerusakan parah, masih menjadi masalah yang membingungkan.

“Ya, sebenarnya ini wewenang provinsi. Tapikan, warga tahunya pemerintah kota. Kami sudah ajukan laporan tentang kerusakan itu. Tapi demi kelancaran, ya kami ngalah sajalah,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya mau tidak mau harus mengalah, untuk melakukan perbaikannnnlan, dengan sistem tambal sulam. Untuk itu, wajar jika kemudian kondisi jalan mudah rusak. Sementara terkait, penyelesaian polemik tersebut, pihaknya sudah melaporkan kerusakan tersebut ke pemerintah provinsi, untuk segera ditindaklanjuti.

Buku Seronok 'Gentayangan' di 11 SD SN

Bagaikan sebuah tamparan yang cukup keras, dunia pendidikan kota Pekalongan dalam lembar perjalanannya seolah ditohok dengan sebuah peristiwa yang mengejutkan. Seakan tak percaya, ini seperti sebuah mimpi di siang bolong. Sebelas Sekolah Dasar berstandard nasional mendapatkan paket kiriman buku yang awalnya tidak pernah mereka ketahui kalau kemudian buku tersebut akan menuai masalah.

Lantas apa yang membuat permasalahan buku itu menjadi begitu heboh? Tidak lain dan tak bukan lantaran buku-buku tersebut terindikasi adanya unsur pornografi. Gambar sampul dari beberapa buku yang didapat dari bantuan blograin senilai 1,87 milyar rupiah ini ternyata mengandung unsur keseronokan.

Sontak hal ini sungguh mencengangkan. Bahkan, dari pengakuan seorang kepala sekolah di antara 11 SD Negeri ini, Adiningsing kepala SD Negeri Tirto 3 Pekalongan, pada saat pengiriman buku tersebut dirinya tidak mengetahui kalau ternyata ada sejumlah buku seronok di dalam paket kiriman yang ia terima.

“Saya malah baru tahu pagi tadi ketika dikirim. Ini masih saya cek. Ternyata ada beberapa buku yang tidak layak. Sebenarnya sejak awal saya sudah berusaha menolak, tapi saya menemui banyak kendala.”

Meski sebenarnya buku-buku yang bergambar perempuan-perempuan cantik dengan pose-pose yang cukup membuat heboh ini rencananya hanya akan diperuntukan sebagai pengayaan materi guru. Namun biar bagaimanapun tidak dapat diterima nalar. Lantaran buku ini nantinya akan menjadi salah satu koleksi yang mengisi rak-rak buku di perpustakaan sekolah. Dan bukan tidak mungkin lagi anak-anak sekolah pun tentu akan terbelalak mata mereka manakala menemukan salah satu di antara buku-buku tersebut di antara himpitan buku-buku lain yang ada di perpustakaan sekolah mereka. Tentunya ini dikhawatirkan akan sangat memengaruhi kondisi psikologi siswa yang belum tentu kesemuanya siap mampu menerima hal tersebut. Ini pula seperti yang dikhawtirkan pula oleh seorang psikolog Nur Agustina.

“Saya pikir ini sangat mengkhawatirkan. Ini bisa berdampak buruk terhadap siswa. Karena secara psikologis, mereka belum tentu siap menerima hal-hal semacam ini.”

Lantas kenapa seolah dengan sengaja buku-buku tersebut kemudian dijejalkan ke Sekolah-sekolah Dasar? Sementara sebagian dari pemangku kekuasaan di kota Pekalongan ini jelas tahu persis dampak dari buku tersebut.

Kali ini Ketua komisi 3 DPRD kota Pekalongan Ismed Inonu nampaknya juga terusik dengan hal tersebut.

“Dari sisi norma yang ada, isi buku tersebut tidak sesuai. Bahkan dari cover dan maupun isinya saja sudah menunjukkan keseronokan. Lantas kenapa kepala sekolah tidak bisa menolak? Lebih-lebih dengan buku-buku pengayaan materi untuk guru yang saya nilai tidak ada kaitannya dengan peningkatan kwalitas guru.”

Namun polemik ini tentunya tidak akan bisa dikatakan berhenti sampai di sini. Wacana mengenai pengadaan buku bermasalah ini nampaknya seperti sebuah fenomena gunung es yang siap dilelehkan saat mencapai titik kulminasi. Oleh karenanya dengan segala pertimbangan Walikota Pekalongan, sebagai pemangku kekuasaan kota Pekalongan nampaknya tidak ingin tinggal diam. Bahkan saat ditemukannya buku-buku berbau porno tersebut dengan air muka yang tidak biasanya ia meminta agar buku-buku tersebut segera dicabut.

“Saya prihatin. Saya panggil juga dinas untuk klarifikasi dan juga memanggil pihak penerbit. Meski ini untuk guru namun tidak menutup kemungkinan siswa akan ikut membaca.”

Tidak jauh beda dengan sikap walikota ketua dewan pendidikan Pekalongan Suryani pun menyayangkan kehadiran buku-buku tersebut ditengah-tengah dunia pendidikan yang saat ini masih dinilainya perlu untuk terus menata diri.

“Ini merupakan kerpihatinan bersama. Sebab, manfaat apa yang dapat diambil dari ini semua?”

Tidak hanya itu, ia bahkan mensinyalir bahwa dibalik peristiwa ini tidak menutup kemungkinan hal tersebut ada unsur kesengajaan dari berbagai pihak yang ikut bermain dalam rekanan pengadaan buku tersebut.

“Kalau kita analisis kemungkinan itu bisa terjadi. Selain adanya indikasi proses untuk meracuni pola pikir masyarakat, ini juga ada sebuah kesengajaan untuk membengkokkan budaya. Sementara terkait dengan masalah pengadaan buku tersebut, panitia harus bertanggungjawab.”

Seolah membenarkan pendapat ini semakin mengerucutkan adanya asumsi kalau dalam pengadaan buku yang sebenarnya tidak sesuai dengan spefisikasinya ini bisa jadi ada unsur tindak korupsi. Hal inilah yang ditegaskan oleh Ketua Gerakan Nasional Pembrantasan Korupsi (GNPK) Jawa Tengah, Basri Budi Utomo.

“Saya menduga kasus ini sepertinya ada indikasi kasus dugaan korupsi. Sebab, dari pengadaannya sudah tidak sesuai dengan spesifikasinya.”

Lantas siapa yang harus bertanggungjawab? Ismed Inonu kembali berkomentar soal ini.

“Yang bertanggungjawab atas kasus ini, sesuai dengan peraturan yang ada, adalah SKPD yang terkait atau pemegang kas. Sebab, ini sifatnya bantuan.”

Namun demikian, tak ubahnya sebuah lingkaran setan masalah ini terus berputar dan semakin melilit dunia pendidikan. Dan yang paling sulit untuk dipercaya lagi lilitan ini seolah telah membuat nafas dunia pendidikan ini tersengal hingga sesak. Lontaran-lontaran asumsi terus dibalas dengan asumsi. Perbedaan persepsi terus membayangi penyelesaian masalah ini. Sebab dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga kota Pekalongan tentunya tidak mau dipersalahkan. Bahkan, dengan ungkapan yang begitu santun Kepala Dinas Pendidikan kota Pekalongan Abdul jalil seolah mencuci tangan dalam urusan ini. Lagi-lagi ia berkilah, “Ini semuanya urusan sekolah.”

Tidak mau berpanjang lebar lagi polemik buku seronok ini pun segera ditanggapi dengan segera. Pemerintah kota Pekalongan melalui instruksi walikota pun segera menarik buku-buku tersebut. Hal inilah yang kemudian dijelaskan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekda kota Pekalongan Maryati.

“Buku-buku tersebut sudah ditarik. Sesuai dengan perintah Walikota. Ke depan, kami akan bentuk tim untuk mensortir buku-buku yang akan masuk.”

Tapi sayangnya, langkah tersebut nampaknya masih diragukan apakah ini dapat dikatakan selesai? Ternyata tidak. Kasus beredarnya buku seronok di 11 SD berstandar nasional ini harus membuat meja sidang DRPD kota Pekalongan bergemuruh. Terutama saat mendengarkan pengakuan dari Adiningsih kepala SD Tirto 3 Pekalongan.

Seolah disambar petir pengakuan Adiningsih yang terang-terangan itu kontan telah membuat sejumlah kepala sekolah inipun seolah berada diantara ombang-ambing badai. Merekapun khawatir jika keterangan yang diberikan Adiningsih di depan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD kota Pekalongan ini akan membuahkan intimidasi.

Dalam sehari kemudian 11 kepala sekolahpun kembali menghadap komisi 3 DPRD kota Pekalongan untuk sekadar menenangkan hati mereka.

Dengan gagah seolah telah memiliki taring yang cukup tajam komisi 3 DPRD kota Pekalongan pun kembali menjanjikan akan menjanjikan akan segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan instansi terkait. Komisi 3 juga menjamin 11 kepala sekolah ini akan terlindungi dari bentuk-bentuk intimidasi. Karena menurut Ismed ketua komisi 3 DPRD Kota Pekalongan jelas-jelas dalam kasus ini ada unsur penipuan. Sehingga pembatalan MOU dapat dibenarkan.

Tentunya polemik buku seronok ini sungguh telah membuat kita terkejut. Apalagi buku-buku tersebut disalurkan untuk sekolah dasar. Apapun alasannya pengadaan buku semestinya berada jalur yang semestinya. Menjejalkan sesuatu yang tidak pas peruntukannya adalah sebuah pemaksaan. Sementara menempatkan sesuatu pada proporsinya tentu itulah yang kita harapkan. Pertanyaannya, apakah kita tidak akan sangat menyayangkan nasib generasi penerus kita jika kemudian mereka terus-terusan diperkosa oleh sebuah sistem yang terlalu dipaksakan?

Bagaimanapun juga masalah buku seronok ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. Pemerintah semestinya tegas dalam bertindak. Sementara kita sebagai masyarakat, juga jangan pernah tinggal diam untuk melakukan pemantauan terhadap apa yang tengah terjadi di sekitar kita. Buku adalah sumber ilmu, ilmu adalah kekuatan sebuah bangsa. Kalau buku yang dikonsumsi anak-anak kita ini ternyata tidak tepat maka apakah kita mau menanggung akibat dari ketidaktepatan ini?

Ribut Achwandi_Radio Kota Batik_Suara Masyarakat Pekalongan

Samodra Itu Bernama Pekalongan

Medio Januari 2009, sebuah perjalanan yang mungkin cukup melelahkan bagi warga kota Pekalongan. Seusai mereka tenggelam dalam ingar-bingar pesta kembang api menyambut pergantian tahun, kini giliran mereka terpaksa harus mengapung di antara genangan banjir yang mengepung seisi kampung mereka.

Ini seperti pekerjaan yang tidak pernah usai. Setelah berpesta warga pun harus mencuci semua piringnya. Guyuran hujan dalam beberapa hari, seakan telah benar-benar menyapu keriangan tahun baru yang semula disambut dengan segenap harapan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Banjir, telah benar-benar memupus kembali segala harapan mereka. Peristiwa nahas inipun telah membuat ribuan rumah di 21 kelurahan di 4 kecamatan, bagaikan mengapung di atas samudra.

Tentunya, masalah klasik ini telah mengimbas pada persoalan-persoalan lain. Masalah sosial dan masalah ekonomi.

Di kelurahan Tirto misalnya, sejumlah warga terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Bahkan mau tidak mau, banjir telah memaksa mereka untuk mengungsi di mushola. Seperti yang diungkapkan Rubiyati.

“Saya sudah menginap di Mushola sejak semalam. Namun barang-barang tidak saya bawa. Saya tinggal dan saya tumpuk di rumah. Saya juga belum berani pulang ke rumah. Nunggu banjir reda,” kata Rubiyati

Di lain pihak, banjir juga telah membuat aktifitas belajar mengajar di sejumlah sekolah terganggu. Sejumlah ruang kelas yang dijadikan sebagai wahana pengetahuan generasi penerus bangsa ini, juga terendam banjir. Kondisi ini telah memaksa pihak sekolah memulangkan siswanya lebih awal. Seperti halnya yang dialami SMA Negeri 2 Pekalongan. Kepala TU SMA Negeri 2 Pekalongan Purnomo menuturkan, hujan lebat yang turun dalam beberapa hari telah menggenang sejumlah ruang kelas.

"Dengan situasi hujan sejak semalam yang terus menerus itu telah membuat sejumlah ruang kelas tergenang. Ada enam kelas. Sehingga siswanya terpaksa kami suruh untuk belajar di rumah. Untuk kelas yang tidak tergenang kegiatan berjalan normal. Hanya bagian-bagian tertentu seperti akses jalan ke Perpustakaan harus dilalui dengan menggunakan kursi-kursi kelas,” ungkap Purnomo.

Kondisi serupa juga terjadi pada salah satu Madrasah Ibtidaiyah di kawasan Panjang wetan. Bahkan dengan tingginya genangan air ini, sebagaimana diungkapkan Darsono salah seorang pengajar di Madrasah tersebut, pihak sekolah mau tidak mau harus meliburkan siswanya.

“Ya kalau kondisi seperti ini siswa terpaksa libur. Sebenarnya kami sudah mengajukan untuk meminta peninggian sekolah, namun saat ini belum ada respon dari instansi terkait,” kata Darsono.

Selain mengganggu aktivitas masyarakat, banjir juga telah mengakibatkan warga sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Juariyah misalnya, korban banjir di kelurahan Panjang Wetan ini mengaku dalam beberapa hari tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk mengganjal perut yang terkadung lapar.

“Saya sudah dua hari tidak makan. Tidak bisa tidur. Kasihan ini anak saya,” keluhnya.

Di sisi lain, dampak ekonomi masalah klasik ini juga cukup dirasakan oleh puluhan pengrajin Batik di kelurahan Pabean. Menurut Maulana seorang perajin batik di Pabean, mereka terpaksa harus menghentikan produksinya ratusan buruhpun harus diliburkan.

“Ya kalau hujan seperti ini, ya prei total. Karyawan juga libur semua. Kalau dibilang rugi ya rugi. Sebab, dengan kondisi ini, kerugian bisa mencapai Rp 1 juta lebih per hari,” kata Maulana.

Lebih parah lagi banjir yang melanda kota Batik ini, juga telah mengakibatkan ratusan hektar sawah terendam banjir. Ahmad seorang petani di kelurahan Pabean mengaku, akibat banjir ini padi yang ia semai ini terancam gagal panen.

“Kalau terus-terusan tergenang ini padi bisa mati. Jadi, bisa gagal panen,” ungkapnya.

Apapun alasannya, menuding alam sebagai faktor penyebab banjir tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, dapat dikatakan itu sama halnya dengan membuka borok pada diri sendiri. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana upaya pemerintah kota pekalongan untuk menangani korban bencana banjir ini. Sebab, bila dibiarkan tentu kekhawatiran akan menjangkitnya penyakit-penyakit menular di masyarakat bukan tidak mungkin lagi akan menjadi sebuah wabah yang mengerikan. Untuk alasan itulah upaya persiapan penyediaan obat-obatan menjadi sangat penting. Seperti yang dijelaskan kepala dinas kesehatan pekalongan Dwi heri Wibawa.

“Kami sudah siapkan obat-obatan baik itu salep gatal-gatal maupun obat-obatan lainnya. Sebab, kalau banjir seperti ini, biasanya keluhan warga ini akan berkutat pada penyakit kulit dan yang paling banyak itu biasanya ISPA. Jadi, kami berharap warga agar terap waspada.”

Namun demikian, upaya ini nampaknya tidak cukup. Pemerintah kota Pekalongan juga masih memerlukan sebuah langkah konkret dalam menanggulangi masalah banjir ini. Agar tidak menjadi sebuah bencana yang teragendakan. Alasan inilah yang membuat wakil walikota pekalongan Abu Almafahir, memandang perlu bagi pemerintah kota Pekalongan untuk menata ulang kawasan drainase.

“Ya memang harus diakui pengaturan masalah drainase ini masih belum sempurna. Makanya saya sangat berharap dan memiliki keinginan untuk melakukan perbaikan. Berapapun anggarannya, saya kira Pemerintah kota Pekalongan harus siap.”

Banjir bagaimanapun juga telah membuat kita prihatin. Namun bukan berarti kita harus berhenti untuk melakukan upaya penanggulangan masalah ini. Pemerintah harus tetap tanggap sementara masyarakat juga tidak harus memangku tangan mereka. Sebab, apakah kita tidak akan malu terhadap anak cucu kita kelak yang mungkin tidak akan memiliki tempat tinggal lantaran ditenggelamkan oleh banjir.

Ribut Achwandi_Radio Kota Batik_Suara Masyarakat Pekalongan

320 Perusahaan di Pekalongan Tidak Ajukan Penangguhan UMK

Sebanyak 320 perusahaan industri yang tercatat di Kota Pekalongan tidak ada yang mengajukan penundaan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp 710 ribu bulan mulai bulan Januari ini seluruh pengusaha akan memberikan upah sesuai UMK yang telah ditentukan.

Kepala bidang Hubungan industrial dan jaminan sosial Dinsosnakertrans setempat Kisworo Poso mengatakan pihaknya akan menurunkan tim monitoring untuk melakukan pengawasan. Bahkan jika pengusaha melanggar bisa terancam hukuman pidana minimal satu hingga empat tahun dengan denda antara Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. Sanksi terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan UMK dan tidak mengajukan keberatan atau penundaan sudah diatur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 185.

Pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK yang telah ditentukan UMK tahun 2009 ini untuk Pekalongan naik 15 persen jika tahun sebelumnya hanya Rp 615 ribu per bulan kini melonjak menjadi Rp 710 ribu per bulan.

APINDO Kota Pekalongan Keberatan dengan Ketentuan UMK

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Pekalongan menilai proses upaya penangguhan UMK dinilai terlalu menyulitkan karena prosedurnya sangat memberatkan pengusaha.

Ketua Apindo Umar Ahmad menjelaskan, ketetapan gubernur untuk menaikan UMK sebesar 15 persen jelas memberatkan pengusaha. Namun diakui banyaknya pengusaha yang tidak mengajukan penundaan UMK tersebut ke Disnakertransos itu bukan karena mereka mampu melaksanakan. Tetapi karena persyaratan untuk pengajuan penundaan UMK tersebut dinilai terlalu memberatkan dan sulit.

Di antaranya harus adanya persetujuan dari serikat pekerja di pabrik masing-masing serta laporan soal order maupun rencana setahun ke depan / Meski begitu pengusaha akan tetap berbuat maksimal bagi pekerja.

Cuaca Buruk, Ratusan Kapal Nelayan Tak Melaut

Cuaca buruk yang terjadi di perairan laut jawa akhir-akhir ini, nampaknya sangat berpengaruh terhadap kehidupan nelayan kota Pekalongan. Bahkan, hingga saat ini ribuan nelayan terpaksa harus menambatkan kapal-kapal mereka di pelabuhan Nusantara Pekalongan. Tentunya aktivitas mereka saat ini bahkan nyaris dapat dibilang tidak ada. Sebab, umumnya menjadi nelayan sudah menjadi pekerjaan pokok bagi ribuan nelayan di kota Batik ini.

Beberapa dari mereka juga terlihat hanya menikmati masa pacekli ini dengan duduk-duduk santai di kawanan pelabuhan sembari menighisap rokok mereka. Tiko salah seorang nelayan menuturkan meski kondisi tinggi gelombang di kawasan pantai cukup aman dengan ketinggian antara 1,5 hingga 2 meter, namun hal tersebut belum dapat memastikan kondisi cuaca di kawasan lepas pantai di perairan utara laut Jawa. Sehingga ia beserta kawan seprofesinya memilih untuk tidak melaut.

"Ya kalau kondisi gelombang di pantai bagi nelayan ini aman. Tapi kan nggak tahu apakah di utara sana cuaca juga baik." katanya.

Lantas ketika disinggung mengenai bagaimana langkah penyelamatan yang biasa mereka lakukan ketika mereka telanjur melaut. Tiko menjawab ,"Biasanya kami hanya merapat di pulau-pulau terdekat. Dengan bekal yang kami miliki kami bertahan di sana menunggu ombak baik kembali. Bahkan kondisi semacam ini bisa terjadi cukup lama."

Tiko menambahkan , dirinya selama 10 hari ini tidak dapat melaut. Selain dikarenakan faktor cuaca, hal ini juga disebabkan adanya pendangkalan di muara yang selama ini dijadikan lalu lintas kapal-kapal nelayan . "Lah bos-bos kami itu kan khawatir kalau berangkat, kapal kami malah yang kena gara-gara pendangkalan muara itu."

Harga BBM Turun, Harga Komoditas Lain Tunggu Giliran

Setelah pemerintah menurunkan harga BBM mulai hari ini (Kamis 15 Januari 2009), dampak penurunan harga BBM ini nampaknya belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Hal ini terutama terkait dengan pelaku usaha di sektor riil. Di kota Pekalongan, sejumlah pengusaha batik mengaku belum dapat merasakan dampak penurunan harga BBM ini meski sudah diturunkan tiga kali.

Hawi Ketua Paguyuban Pengusaha Batik Kauman Pekalongan mengaku, meski penurunan harga BBM memang dinantikan seluruh masyarakat namun pada kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya dapat berpengaruh pada usaha batik. "Sampai saat ini penurunan harga BBM ini belum memengaruhi perkembangan usaha batik." ujar Hawi.

Dia menjelaskan, penurunan harga BBM ini tidak terlalu signifikan. "Ya, meski harga BBM turun, harga kebutuhan produksi batik sampai saat ini kan juga masih tinggi. Jadi, sulit bagi pengusaha batik untuk dapat lebih memanfaatkan penurunan harga BBM ini."

Lain halnya dengan Tri Paryono, pengelola salah satu SPBU di Pekalongan mengatakan, meski harga turun namun tingkat pembelian masyarakat belum menampakkan peningkatan. "Ya, untuk pembelian masyarakat masih normal-normal saja."

Sementara ketika dikonvermasikan dengan kebijakan yang dikeluarkan Pertamina terkait dengan keringanan harga tebus pada dua hari menjelang pemberlakuan harga baru BBM ini, diakuinya sangat membantu. Sebab, dengan kebijakan tersebut, pihaknya dapat menekan risiko kerugian akibat penurunan harga BBM ini.

Hepi Wulansari Humas Kantor Pemasaran Pertamina Region IV Jawa Tengah dan DIY (Rabu, 14 Januari 2009) mengungkapkan dengan adanya pemberlakuan harga tebus ini sebenarnya sangat memungkinkan bagi pihak SPBU menekan angka kerugian yang ditimbulkan penurunan harga BBM tersebut. Dia juga menjelaskan, selain memberlakukan kebijakan tersebut, pihak pertamina juga sudah melakukan konsolidasi internal dan eksternal.

"Untuk konsolidasi internal kami sudah menyiapkan tim khusus yang akan kami terjunkan untuk memantau ketersediaan BBM dari tingkat Depo sampai ke SPBU. Selain itu, kami juga menambah jam layanan di tingkat depo hingga 24 jam. Sementara untuk armada juga kami tambah 33 unit tanki dari 250 unit yang sudah ada saat ini." ujar Hepi.

Hepi juga menambahkan, dengan kesiapan tersebut maka tidak ada alasan lagi bagi SPBU untuk melakukan penghentian Delivery Order (DO) pada saat pemberlakukan harga baru BBM tersebut.

Pekalongan Belum Bebas Limbah

Kota Pekalongan tanpa limbah batik nampaknya tidak akan menjadi kota yang sepopuler sekarang ini. Masalah klasik seputar limbah batik yang sebelumnya sudah menjadi perbincangan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini lambat laun belum juga terselesaikan. Padahal, sampai sejauh ini perkembangan industri batik di kota pesisir utara Jawa ini terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebab, industri ini kebanyakan industri rumahan. Sehingga mau tidak mau pengawasan terhadap masalah limbah industri ini sebagaimana diakui Heru Sukamto Kasi Pengendalian Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, terus menjadi masalah yang sulit untuk diatasi.

"Ya, kalau bicara mengenai limbah industri batik di kota Pekalongan sebenarnya sulit untuk diatasi. Sebab, keberadaan industri ini sendiri tidak terkontrol." kilahnya.

Dia mengakuui, sejauh ini akibat dari masalah limbah ini juga berpengaruh terhadap kondisi sungai di Pekalongan. Salah satunya di Sungai Asem Binatur yang melintas di kelurahan Medono. Sampai saat ini kondisi sungai sudah mulai parah, bahkan sudah mengalami pendangkalan akibat endapan sedimentasi.

"Akibat limbah ini, selain sungai semakin dangkal juga semakin sempit. Sehingga, wajar jika kemudian ini berpotensi untuk terjadinya luapan sungai ke kawasan sekitar."

Selain itu, kondisi ini juga didukung dengan belum adanya pengelolaan pengolah limbah terpadu yang dapat menampung limbah industri di kawasan tersebut. "Untuk membangun satu IPAL itu kan butuh dana yang tidak sedikit. Jadi, langkah paling tepat untuk saat ini yang dapat kami lakukan, kami hanya bisa meminta agar semua kalangan terutama masyarakat sekitar, baik tokoh masyarakat maupun pelaku usaha untuk lebih memperhatikan masalah tersebut. Sehingga masalah lingkungan ini sebenarnya akan menjadi ringan bila ini ditanggung secara bersama-sama."

"Memang, lemahnya sistem hukum yang diberlakukan untuk menangani masalah ini masih menjadi kendala. Tapi ke depan, kami akan sedikit demi sedikit memperbaikinya." pungkasnya.

Penyakit Menular Ancam Warga Pekalongan Selama Musim Hujan

Selain masalah banjir, musim hujan nampaknya juga membawa dampak lain yang cukup membahayakan bagi masyarakat Pekalongan, kota yang dikenal sebagai penghasil beragam motif batik tersebut. Hal ini tentunya merupakan kait-mengkait antara masalah lingkungan yang sebenarnya sudah menjadi masalah klasik yang hingga saat ini belum terselesaikan. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Dwi Heri Wibawa, kejadian mengenai mewabahnya penyakit menular di saat musim hujan sudah menjadi umum adanya.

"Tidak hanya terjadi di Pekalongan, di mana saja yang namanya musim hujan pasti akan berkait erat dengan masalah penyakit menular." katanya.

Namun demikian, ia tetap menghimbau agar masyarakat kota Pekalongan tetap mewaspadai adanya kemunginan penyebaran penyakit menular. Dikatakannya, untuk wilayah Pekalongan penyakit manular yang paling dominan menjangkiti masyarakat Pekalongan ini yakni Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).

"Kalau dari daftar pasien di rumah sakit, ini nampaknya masih lebih banyak warga yang terkena ISPA. Sementara untuk Demam Berdarah Dengue, di Pekalongan sendiri baru terdapat 2 kasus." ujarnya.

Lebih lanjut Dwi Heri Wibawa menambahkan, daerah endemi Demam Berdarah Dengue (DBD) di kota Pekalongan sendiri masih banyak terdapat di kawasan Pekalongan Selatan. Dia menyebutkan 4 kelurahan sampai saat ini masih teridentifikasi sebagai kawasan endemis DBD.

Rencana Pelebaran Jalan di Ponolawen Mulai Diseriusi

Perkembangan dunia otomotif yang tidak dibarengi dengan perkembangan teknologi penyediaan sarana dukung transportasi umum di Indonesia nampaknya kembali menjadi masalah yang terus diseriusi oleh pemerintah. Hal inilah yang juga terlihat di jajaran Pemerintah Kota Pekalongan yang kini juga mulai menseriusi kembali upaya untuk melakukan pelebaran jalan di kawasan Ponolawen. Kawasan ini merupakan jalur pantura yang menghubungan Jakarta - Semarang. Dalam hal ini, Pemerintah kota Pekalongan kembali mengupayakan untuk melakukan pelebaran jalan di kawasan tersebut.

Suparjo kepala Staff Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Tata Ruang kota Pekalongan menyatakan sejauh ini tahapan perencanaan pelebaran jalan di kawasan Ponolawen ini sudah memasuki pada persiapan untuk melakukan negosiasi kepada pihak-pihak yang terkena dampak pelebaran tersebut. Dia menyebutkan, rencana pelebaran jalan ini akan hanya akan berdampak pada kantor cabang Pegadaian Syariah di kawasan tersebut.

"Sampai saat ini, kami baru akan melakukan pendekatan dengan pihak pegadaian. Kemarin kami sudah mengajukan soal penyelesaian masalah tersebut. Dan kebetulan, langsung dialihkan ke bagian pemerintahan." ujarnya.

Namun ironisnya, ketika disinggung mengenai penyediaan anggaran dana untuk merealisasikan rencana pelebaran jalan ini nampaknya belum sepenuhnya disiapkan secara matang. Hal ini diketahui setelah dirinya mengakui bahwa selama ini belum ada alokasi anggaran secara khusus yang disiapkan untuk merealisasikan rencana tersebut.

"Ya, untuk anggaran belum ada. Sebab, itu wewenang dari Dinas Bina Marga Jawa Tengah. Untuk saat ini, kami baru akan menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan saja." ungkap Suparjo.

Sementara itu, terkait dari rencana tersebut pihak Pegadaian hingga saat ini mengaku belum diajak berunding. Nasokha kepala cabang kantor Pegadaian Syariah Pekalongan mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui mengenai rencana tersebut.

"Kalau masalah pelebaran itu, insntansi terkait sampai saat ini belum datang kepada kami untuk membicarakan hal itu. Tapi itu semua kami serahkan sepenuhnya kepada kantor wilayah yang ada di Semarang atau pusat. Jadi, apapun keputusannya nanti itu kami ya hanya bisa menindaklanjutinya saja." pungkasnya.

UMK Pekalongan Akan Dapat Direalisasikan

Seluruh Perusahaan Tidak Ajukan Penangguhan

Di tengah-tengah pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah mengenai penangguhan pembayaran UMK tahun 2009 yang diajukan oleh 76 perusahaan di Jawa Tengah, ribuan buruh di kota Pekalongan nampaknya akan sediikit berlega hati. Pasalnya dari hasil laporan yang diterima Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Pekalongan menyebutkan, hingga saat ini tidak ada satu pun perusahaan yang mengajukan penangguhan tersebut. Tentunya ini akan sangat berdampak positif bagi buruh di kota Pekalongan. Namun demikian, hal ini juga kembali memungkinkan adanya kemunculan masalah baru bagi kelangsungan hidup perusahaan yang ada di kota Pekalongan.

Meski demikian, Kisworo Poso kepala bidang Hubungan Industrial Dinsosnakertrans kota Pekalongan tetap meyakinkan bahwa kondisi saat ini akan sangat memiliki dampak positif bagi kedua belah pihak. Dia menyatakan sampai saat ini belum satupun perusahaan yang mengajukan penangguhan. Sehingga dipastikan semua perusahaan yang ada di kota Batik ini akan mampu memberikan upah sesuai dengan UMK 2009 sebesar Rp. 710.000.

"Ya, meskipun perusahaan sebenarnya keberatan, namun apabila dijalankan nantinya juga akan menjadi ringan." jelas Kisworo.

Namun ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya beberapa perusahaan yang tidak memiliki kemampuan atau justru tidak melakukan pembayaran upah sesuai dengan UMK 2009, dirinya meyakinkan dengan bahwa pihaknya tetap akan mengawal pelaksanaan UMK 2009. "Kami akan terus memantau setiap tahapan pelaksanaan pembayaran upah. Jadi, saya kira ini akan terus menjadi perhatian kami." katanya.

Lebih lanjut, Kisworo menyebutkan pemberlakukan UMK ini akan dilakukan mulai akhir Januari. Namun demikian, jika pada kenyataannya nanti terdapat perusahaan yang tidak dapat melakukan pembayaran upah sesuai dengan ketentuan UMK, maka pihaknya tidak segan-segan akan menindak perusahaan tersebut dengan memberikan sanksi. Sanksi dapat berupa kurungan selama 1 sampai 4 tahun atau denda sebesar 100 sampai 400 juta rupiah.


Sikap SPN

Di lain hal, ketua Serikat Pekerja Nasional kota Pekalongan Bowo Leksono mengatakan, pihaknya menyambut gembira dengan adanya hal tersebut. Namun demikian, ia tetap akan mencermati sejauh mana pembayaran UMK itu benar-benar direalisasikan.

"Kami tetap akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan UMK ini. Jika kemudian ada semacam pelanggaran, maka dinsosnakertans-lah yang akan kami tegus, bukan perusahaan. Sebab, lembaga inilah yang semestinya memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan terhadap perusahaan yang tidak menaati kesepakatan yang sudah diambil." ujar Bowo.

Namun demikian, ketika ditanya mengenai kesesuaian besaran UMK dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) kota Pekalongan, Bowo menyampaikan sikapnya bahwa saat ini besaran UMK 2009 ini belum dapat menyesuaikan dengan KHL kota Pekalongan.

"Kalau KHL kota Pekalongan saat ini sudah mencapai sekitar Rp 900.000-an. Jadi, UMK belum sesuai. Tapi saya tetap menghimbau agar semua buruh di Pekalongan tetap menjaga kondisi agar tetap kondusif." pungkasnya.

Penurunan Tarif Angkutan Umum di Kota Pekalongan Masih Berjalan Alot

Kebijakan pemerintahan SBY-JK untuk memberlakukan penurunan harga BBM pada akhir tahun 2008 lalu nampaknya masih membuahkan polemik seputar penurunan tarif angkutan umum. Hal inilah yang kemudian agak merepotkan jajaran pemerintah daerah termasuk Pemkot Pekalongan. Pasalnya, sejauh ini pembahasan mengenai kemungkinan penurunan tarif angkutan umum masih terus berjalan cukup alot. Hal ini sebagaimana dikatakan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan kota Pekalongan Haryadi, baik Pemkot Pekalongan maupun pelaku usaha transportasi, tampak masih alot dalam mendebatkan mengenai rencana penurunan tarif angkutan umum ini. Alotnya pembicaraan penurunan tarif ini terutama dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya, kenaikan harha suku cadang sejak beberapa bulan lalu yang mencapai 80%. Sementara kenaikan harga BBM pada beberapa bulan lalu mencapai 33%, sedang penurunan harga BBM hanya mencapai 5%. Kondisi ini, tentunya sangat menyulitkan pihak Pemkot Pekalongan dalam menurunkan tarif angkutan umum.

"Turunnya harga BBM ini kan belum diikuti penurunan harga suku cadang. Sehingga sulit bagi kami untuk terus langsung melakukan penurunan tarif angkutan. Selain itu, kami juga masih terus menunggu kebijakan pusat mengenai hal tersebut." kata Haryadi.

Sementara itu, kondisi lain yang turut mempersulit penurunan tarif angkutan umum di kota Pekalongan juga diperparah dengan semakin menurunnya tingkat okupansi angkutan. Bahkan dalam kurun beberapa tahun belakangan tingkat layanan pengangkutan angkutan umum di kota Pekalongan sendiri lambat laun terus mengalami penurunan hingga pada level 60%. Hal ini dikarenakan adanya kebiasaan masyarakat kota Pekalongan yang kini mulai beralih menggunakan kendaraan pribadi terutama kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi mereka.

Bangun Kamar Kecil, Pemerintah Kota Pekalongan Dicurigai

Niat baik nampaknya tidak selamanya dapat diterima dengan baik pula. Kadang justru akan berbuah kecurigaan. Hal ini nampaknya sudah membudaya di masyarakat kita saat ini. Mengapa demikian? Jawabnya, karena masyarakat kadung sakit hati dengan pola permainan politik yang dilakukan pemerintah di setiap lininya. Sejauh ini, politik bagi penguasa hanya akan dijadikan sebagai lips service belaka. Sehingga, tidak jarang hal tersebut akan berujung pada kekecewaan bagi masyarakat. Alhasil, tidak ingin mengulangi pengalaman yang serupa, masyarakat kini justru memilih untuk bersikap curiga terhadap semua kebijakan pemerintah yang mungkin sebenarnya cukup akomodatif.

Hal inilah yang nampaknya kini tengah terjadi di kota Pekalongan. Niat baik Pemerintah kota Pekalongan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan membangun kamar kecil di lapangan Mataram, nampaknya justru berbuah keraguan dari masyarakat Pekalongan. Pasalnya, dengan kondisi bangunan kamar kecil tersebut, warga kota Pekalongan masih meragukan adanya kesesuaian anggaran yang dikucurkan oleh Pemkot Pekalongan. Tak ayal lagi, jika kemudian hal tersebut justru hanya melahirkan syak wasangka negatif dari warga kota yang berada di kawasan pesisir utara Jawa Tengah ini.

Bangunan kamar kecil yang cukup sederhana di Lapangan Mataram ini, bahkan menelan anggaran yang cukup besar yakni 23 juta rupiah. Untuk alasan itulah, warga kota Pekalongan kini mendesak DPRD Kota Pekalongan agar tidak asal-asalan dalam memberikan persetujuan terhadap pengajuan anggaran untuk pembangunan kamar kecil tersebut.

Namun ketika hal ini dikonvermasikan dengan ketua Komisi II DPRD Kota Pekalongan Jamaludin J Apt, dirinya justru mengaku belum sepenuhnya mempelajari mengenai pengajuan anggaran tersebut. Dia menyatakan, sejauh ini pihaknya baru akan melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Pihaknya juga belum mengetahui secara pasti apakah pengkajian ini merupakan wilayahnya atau bukan.

"Kami belum sampai ke sana. Apakah dengan anggaran sebesar 23 juta, ini terlalu besar atau tidak. Namun jika itu ternyata berkaitan langsung dengan komisi II, maka secara otomatis kami akan melakukan pengkajian lebih lanjut. Tetapi jika itu wilayah komisi I, kami pun akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait." katanya.

Jamaludin juga menambahkan, jika kemudian pihaknya menemukan adanya kejanggalan dalam penganggaran pembangunan kamar kecil tersebut pihaknya tidak segan-segan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Dirinya mengatakan, jika hal tersebut terbukti maka DPRD Kota Pekalongan akan segera memanggil kepala dinas terkait serta pihak ketiga yang memenangi tender pembangunan kamar kecil tersebut.

"Kami akan memanggil kepala dinas terkait dan pihak-pihak yang menjadi kontraktor pembangunan kamar kecil tersebut, jika ternyata dalam pengerjaan dan pendanaannya terjadi manipulasi anggaran." pungkasnya.

KE KENTALAN DARAH DALAM TUBUH, MENGAPA TERJADI???

Ada satu pertanyaan yang masuk ke mailbox saya, yaitu "Mengapa harus minum air putih banyak-banyak..?" Well, sebenarnya jawabannya cukup "mengerikan" tetapi karena sebuah
pertanyaan jujur harus dijawab dengan jujur, maka topik tersebut bisa dijelaskan sbb:

Kira-kira 80% tubuh manusia terdiri dari air. Malah ada beberapa bagian tubuh kita yang memiliki kadar air di atas 80%.Dua organ paling penting dengan kadar air di atas 80% adalah : Otak dan Darah. !! Otak memiliki komponen air sebanyak 90%, Sementara darah memiliki Komponen air 95%. Jatah minum manusia normal sedikitnya adalah 2 liter sehari atau 8 gelas sehari. Jumlah di atas harus ditambah bila anda seorang perokok. Air sebanyak itu diperlukan untuk mengganti cairan yang keluar dari tubuh kita lewat air seni, keringat, pernapasan, dan sekresi .

Apa yang terjadi bila kita mengkonsumsi kurang dari 2 liter sehari...? Tentu tubuh akan menyeimbangkan diri. Caranya...? Dengan jalan "menyedot" air dari komponen tubuh sendiri.Dari otak...? Belum sampai segitunya (wihh...bayangkan otak kering gimana jadinya...), melainkan dari sumber terdekat : Darah. !!

Darah yang disedot airnya akan menjadi kental. Akibat pengentalan darah ini, maka perjalanannya akan kurang lancar ketimbang yang encer. Saat melewati ginjal (tempat menyaring racun dari darah) Ginjal akan bekerja extra keras menyaring darah. Dan karena saringan dalam ginjal halus, tidak jarang darah yang kental bisa menyebabkan perobekan pada glomerulus ginjal. Akibatnya, air seni anda berwarna kemerahan, tanda mulai bocornya saringan ginjal. Bila dibiarkan terus menerus, anda mungkin suatu saat harus menghabiskan 400.000 rupiah seminggu untuk cuci darah

Eh, tadi saya sudah bicara tentang otak ' kan ...? Nah saat darah kental meng alir lewat otak, perjalanannya agak terhambat. Otak tidak lagi "encer", dan karena sel-sel otak adalah yang paling boros mengkonsumsi makanan dan oksigen. Lambatnya aliran darah ini bisa menyebabkan sel-sel otak cepat mati atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya..(ya wajarlah namanya juga kurang makan...)

Bila ini ditambah dengan penyakit jantung (yang juga kerjanya tambah berat bila darah mengental...),maka serangan stroke bisa lebih lekas datang Sekarang tinggal anda pilih: melakukan "investasi" dengan minum sedikitnya 8 gelas sehari- atau- "membayar bunga" lewat sakit ginjal atau stroke.

Anda yang pilih...!

Bantal dan Gaya Tidur Cermin Watak Seseorang

Beberapa hari lalu saya dapat kiriman email dari rekan kerja saya. Dia menulis tentang hubungan bantal dan gaya tidur dengan gaya hidup dan watak seseorang. Untuk jelasnya, yuk kita baca bareng....

Tahukah anda watak kita dapat dikenali melalui cara kita menggunakan bantal sewaktu tidur? Terdapat beberapa ketegori bantal dan perwatakan:

1) Memeluk Bantal
Mereka yg suka memeluk bantal biasanya berjiwa seni. Mereka mempunyai penghargaan yg tinggi terhadap lukisan,muzik dan satera.Perasaan mereka halus dan jiwa mereka romantik.Kadangkala ada yg boleh membaca peristiwa yg akan berlaku melalui mimpi. Mrk juga sgt prihatin terhadap kesusilaan.

2) Menggunakan Banyak Bantal
Mereka biasanya kurang keyakinan.Dalam kehidupan seharian mereka memerlukan banyak pendamping. Mrk jarang membuat keputusan sendiri, sebaliknya mendapatkan pandangan orang lain.

3) Tidur Dengan Satu Bantal
Mrk bukan jenis mengada-ngada dan boleh menerima keadaan seadanya.Mrk juga membuat keputusan berdasarkan fikiran dan bukan nafsu semata-mata.

4) Meletakkan Bantal Di Bawah Kaki
Mrk mempunyai sifat kurang baik. Mrk jarang bergaul dgn org ramai, malah kaku dalam pergaulan. Ini menyebabkan mrk cenderung bersifat egois. Mrk juga gemar menempuh jalan pintas utk mencapai cita2. Mrk tdk suka berusaha.

5) Tidur tanpa Bantal
Mrk memiliki sifat percaya diri yg sangat tinggi. Kadangkala sifat percaya diri ini akhirnya akan membawa kepada sifat ego.

6) Tidak punya bantal
Kasian ..

7) Nemu bantal
beruntung ...

8) Tidur gigit bantal.
Kelaparan ...

9) Tidur sambil lempar bantal.
Kesurupan setan..

10) Tidur di dalam bantal.
Mati konyol....

11) tidur sambil ciumin bantal
Lagi mimpi jorok tuch

dikirim oleh Susie Melati