11 April 2008

8 Kecamatan di Kawasan Pusat Kota Semarang Kisis Ruang Terbuka Hijau


Semarang, 8 kecamatan di Semarang yang terletak di kawasan pusat kota kini mengalami krisis lahan hijau. Kedelapan kecamatan tersebut diantaranya Gajah Mungkur, Candisari, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Tegah, Semarang Timur, dan Semarang Barat. Hal tersebut diakui oleh Kepala Bappeda Kota Semarang M. Farchan sebagai dampak dari semakin padatnya kawasan permukiman dan bisnis yang tumbuh menjamur di kota Semarang. Dia menjelaskan, "Pada tahun 50 sampai dengan 80'an, tidak ada regulasi yang mengatur masalah RTH (Ruang terbuka Hijau). Sehingga pemerintah Kota Semarang tidak mampu mengontrol perkembangan permukiman."

Hal tersebut diakui sebagai kendala terberat yang harus dihadapi pemerintah KOta Semarang dalam upayanya untuk mempertahankan kebutuhan RTH yang ditargetkan akan mencapai 30%. Untuk itu, M. Farchan meminta agar semua kalangan ikut ambil bagian dalam penataan RTH di kota Semarang ini.

"Upaya yang akan dilakukan adalah ekstensifikasi berkaitan dengan lahan-lahan yang sekarang tidak memenuhi kebutuhan RTH itu. Misalnya, untuk daerah-daerah (kawasan) pusat kota ini, untuk hotel-hotel akan diberlakukan adanya roof garden." Jelas M. Farchan.

Upaya tersebut diakui oleh Farchan memang tidak cukup berhenti di situ saja. Mengingat saat ini Semarang juga membutuhkan area konservasi yang lebih luas lagi. Untuk itu, pihaknya merencanakan akan memusatkan kawasan konservasi tersebut di beberapa titik yang sampai saat ini masih memungkinkan. Kawasan tersebut adalah Kecamatan Gunungpati, Mijen, dan Tembalang.

Sementara itu, kalangan DPRD Kota Semarang menilai selain mengupayakan adanya kawasan konservasi, hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah Kota Semarang adalah segera melakukan revitalisasi taman kota dan hutan kota yang saat ini masih belum terurus dengan baik. Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, AY. Sujiyanto, mengaku, "Di Kota Semarang, taman-taman kota sudah banyak yang hilang. Untuk itu perlu adanya upaya pelestarian taman serta hutan kota guna mempertahankan ekosistem yang ada."

Bahkan AY. Sujiyanto menekankan, "Untuk dapat mencapai taget 30% ini, perlu adanya pengembangan kawasan hijau di kecamatan Gunungpati hingga dua kali lipat dari prosentase luas lahan di kecamatan Semarang Utara dan Semarang Tengah."

Sementara itu, kebutuhan luas lahan untuk RTH di Kota Semarang sendiri sebagaimana diungkapkan M. Farchan, saat ini diperkirakan mencapai 10.289,444 hektar. Luasan tersebut diperoleh dari perincian untuk RTH di kawasan public area seluas 7.474,078 hektar dan untuk sektor private 2.815,36 hektar. Dengan optimis M. Farchan mengungkapkan, "Luas lahan existing (yang tersedia) untuk RTH di KOta Semarang pada tahun 2007 sudah mencapai 19.541 hektar. Sehingga kebutuhan lahan RTH ini masih terpenuhi."

"Di lain hal, upaya pembahasan perda penataan RTH ini masih perlu banyak hal yang dipelajari dari pengalaman-pengalaman kota besar lain seperti Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta, setiap tahunnya membebaskan lahan permukiman padat seluas 10 hektar untuk kepentingan RTH. Bahkan di Surabaya lebih berani lagi, yaitu membebaskan lahan-lahan yang selama ini dijadikan pom bensin (SPBU) untuk taman kota." kata M. Farchan.

Namun demikian, M. Farchan kembali menegaskan, upaya pemerintah kota Semarang ini masih akan banyak menemui kendala berat. Terutama menyangkut pembebasan lahan yang saat ini difungsikan sebagai pusat kegiatan bisnis. [Ribut Achwandi_Reporter Trijaya FM Semarang]

Sumber Foto: donowidiatmoko.wordpress.com

Sukawi Bantah LKPj Tidak Transparan


Semarang, Sinyalemen mengenai ketidaktransparanan LKPj Walikota menyangkut penggunaan APBD Kota Semarang 2007 yang lalu dibantah oleh Walikota Semarang, Sukawi Sutarip. Padahal sebagaimana dinyatakan oleh beberapa kalangan anggota DPRD Kota Semarang, LKPj tersebut masih ditemukan adanya hal-hal yang mencurigakan. Terutama menyangkut pendanaan olah raga yang digunakan untuk mendanai klub sepak bola PSIS senilai 14 Milyar rupiah. Dalam laporan tersebut, tidak menyebutkan alokasi anggaran tersebut secara terperinci. Sehingga, hal ini memberi peluang bagi DPRD Kota Semarang untuk menolak LKPj tersebut.

Namun demikian, Sukawi tetap menolak anggapan jika LKPj tersebut tidak transparan dan tidak rinci. "Oh ya jelas dong. Semua laporan pasti terperinci. Tapi yang kemarin kan baru dilaporkan yang belum terperinci." tukasnya.

Sukawi bahkan mengaku tidak mengetahui soal dana 14 Milyar tersebut. Ia justru kembali berdalih, bahwa setiap pelaporan yang diberikan selalu diaudit oleh tim audit independen. "Selalu. Setiap tahun diaudit independen!" Katanya. [Ribut Achwandi_Reporter Trijaya FM Semarang]

Sumber Foto: http://www.rstelogorejo.com/images/sm_13_08_2007_2.jpg

Demi Waduk Jatibarang; 1,2 Triliun Disiapkan untuk Bebaskan Tanah Warga

Semarang, Pemerintah Kota Semarang mulai hari akan melakukan sosialisasi terkait penawaran harga ganti rugi tanah warga yang akan digunakan dalam pembangunan waduk Jatibarang di kelurahan Kandri, kecamatan Mijen Semarang. Hal tersebut diungkapkan ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Kota Semarang Sumarmo pada saat menggelar konferensi pers di Balai Kota Semarang. Dalam sosialisasi ini baik pemerintah Kota Semarang maupun P2T akan memberi keterangan mengenai tawaran harga yang akan diberikan kepada lahan warga yang terkena dampak pembangunan waduk tersebut.

Sumarmo menjelaskan penawaran harga tersebut berkisar antara 20.000 hingga 60.000 untuk setiap satu meter persegi lahan milik warga. "Penawaran harga tersebut disesuaikan dengan kondisi tanah." katanya.

"Itu sudah harga mati. Jadi, tidak dapat digoyang (dinego)." Kata Sumarmo ketika ditanya mengenai kemungkinan penawaran harga tersebut akan ditawar kembali oleh warga setempat. Menurutnya, tawaran harga tersebut sudah sangat realistis. Bahkan, ia menilai penawaran harga tersebut malah justru di atas ketentuan dalam NGOP dan HPU yang selama ini dijadikan patokan hukum dalam penentuan harga.

"Kalau mau bicara soal NGOP dan HPU, itu tidak menjadi pedoman. Itu sesuai dengan pedoman Perpres. Tapi, hanya sebagai acuan. Regane pira (Harganya berapa)? Hanya 14 ribu. Paling tinggi 36 ribu per meter persegi. Sedangkan HPU tertinggi hanya 50 ribu." Jelasnya.

Hal tersebut disesuaikan kondisi tanah di kawasan yang akan dibangun tersebut yang lebih didominasi tanah bertebing. Sehingga tidak mungkin untuk memberikan tawaran harga yang sama terhadap lahan yang tersedia. Namun demikian, kisaran harga tersebut akan diberikan kepada warga secara bertahap. Hal ini dikarenakan sampai saat ini dana yang sebelumnya dianggarkan sebesar 1,2 Triliun itu belum juga turun sepenuhnya.
"Sampai saat ini dana yang sudah terkumpul sebesar 37,5 Milyar rupiah. Dari APBN 30 Milyar dan dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,5 Milyar." jelas Sumarmo. [Ribut Achwandi-Reporter Trijaya FM semarang]

Self Potrait

Indonesia Raya

My Beauty Momment

My Movie

Potret Diri

Jendela Hati

Jendela Hati
Ketika ungkapan tak cukup mewakili kata, Hanya mata kita yang mampu mengetuk hati yang sunyi oleh kebisuan. Dan biar saja sepi terus mengalunkan nada sendu. Sebab, mungkin tak ada kata yang paling tepat untuk membahasakannya. Tentang apapun itu......