Niat baik memang tidak selamanya dapat diterjemahkan sebagaimana mestinya. Kiranya itulah yang terjadi di kota Semarang akhir-akhir ini. Rencana pemerintah kota Semarang untuk mencanangkan tamanisasi di kawasan Jalan Gajahmada dengan anggaran sebesar Rp 150 juta dari APBD kota Semarang tahun 2008, kini ibarat sebuah dua sisi muka sebuah mata uang. Di satu sisi, program ini memang memiliki tujuan yang cukup baik terutama terkait dengan keindahan kota. Namun di sisi lain, hal ini justru diprotes oleh sebagian kalangan warga kota Semarang. Bahkan hari ini, puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini menempati kawasan tersebut melancarkan aksi protes mereka terhadap kebijakan tersebut.
Aksi dimulai dari kawasan Jalan Gajahmada dan dipuncaki di pelataran Balaikota Semarang. Dalam aksi kali ini, puluhan pedagang kaki lima yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Kaki Lima Semarang (PPKLS) Paguyuban Pedagang Kaki Lima "Ngudi Urip" Gajahmada, menggelar orasi di halaman gedung kantor Walikota Semarang. Dalam aksi orasi ini, mereka menolak jika proyek tersebut harus menggusur mereka. Selain itu, mereka menuntut agar Pemerintah kota Semarang tidak melakukan penertiban selama sebelum ada penyelesaian antara PKL dengan Pemkot Semarang.
Slamet Haryanto, pendamping pendemo dari LBH Kota Semarang mengungkapkan, "Sejauh ini, proses relokasi sudah diupayakan oleh Pemkot Semarang. Namun, lokasi yang direkomendasikan oleh Pemkot Semarang ini, tidak mampu menampung seluruh pedagang di kawasan tersebut yang berjumlah 75 pedagang. Untuk itu, kami minta agar Pemkot Semarang juga segera mencarikan solusi terbaik bagi PKL ini."
[Ribut Achwandi_Trijaya FM Semarang]
Aksi dimulai dari kawasan Jalan Gajahmada dan dipuncaki di pelataran Balaikota Semarang. Dalam aksi kali ini, puluhan pedagang kaki lima yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Kaki Lima Semarang (PPKLS) Paguyuban Pedagang Kaki Lima "Ngudi Urip" Gajahmada, menggelar orasi di halaman gedung kantor Walikota Semarang. Dalam aksi orasi ini, mereka menolak jika proyek tersebut harus menggusur mereka. Selain itu, mereka menuntut agar Pemerintah kota Semarang tidak melakukan penertiban selama sebelum ada penyelesaian antara PKL dengan Pemkot Semarang.
Slamet Haryanto, pendamping pendemo dari LBH Kota Semarang mengungkapkan, "Sejauh ini, proses relokasi sudah diupayakan oleh Pemkot Semarang. Namun, lokasi yang direkomendasikan oleh Pemkot Semarang ini, tidak mampu menampung seluruh pedagang di kawasan tersebut yang berjumlah 75 pedagang. Untuk itu, kami minta agar Pemkot Semarang juga segera mencarikan solusi terbaik bagi PKL ini."
[Ribut Achwandi_Trijaya FM Semarang]
Komentar