Di tengah-tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, masalah kemiskinan yang menjadi polemik kehidupan perkotaan nampaknya masih menjadi masalah serius bagi pemerintah kota setempat. Termasuk di dalamnya Pemerintah kota Semarang. Untuk alasan itulah, Pemerintah kota Semarang kini mulai melakukan pendataan ulang terhadap populasi warga miskin yang kini tengah meninggali kota Semarang. Hal ini sebagai usaha serius Pemerintah kota Semarang untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan penganggaran bantuan sosial yang selama ini selalu menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat yang selalu dinilai kurang tepat sasaran.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Semarang Hari Purwono, dalam melakukan pendataan ulang terhadap warga miskin ini pihaknya mendasarkan pada 14 item yang akan digunakan dalam mengkategorisasikan warga miskin kota Semarang. "Untuk melakukan tugas ini kami membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang yang dipimpin oleh Wakil Walikota Semarang. Selain itu, tim ini juga terdiri atas instansi-instansi terkait serta melibatkan sejumlah LSM dan perguruan tinggi. Sementara Bappeda kota Semarang berperan sebagai pengarah." ujar Hadi Purwono.
Sementara itu, terkait dengan penyelesaian pendataan tersebut Hadi Purwono menegaskan, "Diharapkan akhir tahun 2009 mendatang data sudah dapat diselesaikan. Syukur-syukur sebelumnya. Sebab, semakin cepat, semakin cepat pula kita mengajukan anggaran baik di perubahan maupun di APBD kota Semarang murni untuk alokasi bantuan sosial."
Rencananya, setelah data tersebut selesai, pihaknya akan menggunakannya sebagai acuan dalam mengalokasikan dalam pendanaan bantuan sosial seperti bea siswa, bantuan perumahan, bantuan kesehatan serta bantuan pangan. Namun demikian, sampai saat ini data warga miskin kota Semarang yang masih digunakan didasarkan pada data warga miskin versi Jamkesmas tahun 2004 yang mencapai 136 ribu rumah tangga miskin. Diharapkan dengan pendataan ulang ini, pendanaan bantuan sosial ini tidak akan salah sasaran.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Semarang Hari Purwono, dalam melakukan pendataan ulang terhadap warga miskin ini pihaknya mendasarkan pada 14 item yang akan digunakan dalam mengkategorisasikan warga miskin kota Semarang. "Untuk melakukan tugas ini kami membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang yang dipimpin oleh Wakil Walikota Semarang. Selain itu, tim ini juga terdiri atas instansi-instansi terkait serta melibatkan sejumlah LSM dan perguruan tinggi. Sementara Bappeda kota Semarang berperan sebagai pengarah." ujar Hadi Purwono.
Sementara itu, terkait dengan penyelesaian pendataan tersebut Hadi Purwono menegaskan, "Diharapkan akhir tahun 2009 mendatang data sudah dapat diselesaikan. Syukur-syukur sebelumnya. Sebab, semakin cepat, semakin cepat pula kita mengajukan anggaran baik di perubahan maupun di APBD kota Semarang murni untuk alokasi bantuan sosial."
Rencananya, setelah data tersebut selesai, pihaknya akan menggunakannya sebagai acuan dalam mengalokasikan dalam pendanaan bantuan sosial seperti bea siswa, bantuan perumahan, bantuan kesehatan serta bantuan pangan. Namun demikian, sampai saat ini data warga miskin kota Semarang yang masih digunakan didasarkan pada data warga miskin versi Jamkesmas tahun 2004 yang mencapai 136 ribu rumah tangga miskin. Diharapkan dengan pendataan ulang ini, pendanaan bantuan sosial ini tidak akan salah sasaran.
Komentar