Perkembangan dunia otomotif yang tidak dibarengi dengan perkembangan teknologi penyediaan sarana dukung transportasi umum di Indonesia nampaknya kembali menjadi masalah yang terus diseriusi oleh pemerintah. Hal inilah yang juga terlihat di jajaran Pemerintah Kota Pekalongan yang kini juga mulai menseriusi kembali upaya untuk melakukan pelebaran jalan di kawasan Ponolawen. Kawasan ini merupakan jalur pantura yang menghubungan Jakarta - Semarang. Dalam hal ini, Pemerintah kota Pekalongan kembali mengupayakan untuk melakukan pelebaran jalan di kawasan tersebut.
Suparjo kepala Staff Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Tata Ruang kota Pekalongan menyatakan sejauh ini tahapan perencanaan pelebaran jalan di kawasan Ponolawen ini sudah memasuki pada persiapan untuk melakukan negosiasi kepada pihak-pihak yang terkena dampak pelebaran tersebut. Dia menyebutkan, rencana pelebaran jalan ini akan hanya akan berdampak pada kantor cabang Pegadaian Syariah di kawasan tersebut.
"Sampai saat ini, kami baru akan melakukan pendekatan dengan pihak pegadaian. Kemarin kami sudah mengajukan soal penyelesaian masalah tersebut. Dan kebetulan, langsung dialihkan ke bagian pemerintahan." ujarnya.
Namun ironisnya, ketika disinggung mengenai penyediaan anggaran dana untuk merealisasikan rencana pelebaran jalan ini nampaknya belum sepenuhnya disiapkan secara matang. Hal ini diketahui setelah dirinya mengakui bahwa selama ini belum ada alokasi anggaran secara khusus yang disiapkan untuk merealisasikan rencana tersebut.
"Ya, untuk anggaran belum ada. Sebab, itu wewenang dari Dinas Bina Marga Jawa Tengah. Untuk saat ini, kami baru akan menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan saja." ungkap Suparjo.
Sementara itu, terkait dari rencana tersebut pihak Pegadaian hingga saat ini mengaku belum diajak berunding. Nasokha kepala cabang kantor Pegadaian Syariah Pekalongan mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui mengenai rencana tersebut.
"Kalau masalah pelebaran itu, insntansi terkait sampai saat ini belum datang kepada kami untuk membicarakan hal itu. Tapi itu semua kami serahkan sepenuhnya kepada kantor wilayah yang ada di Semarang atau pusat. Jadi, apapun keputusannya nanti itu kami ya hanya bisa menindaklanjutinya saja." pungkasnya.
Komentar