Salam,Tentu, siapapun tidak merelakan dirinya jatuh miskin. Kecuali Hamdan Att, pelantun tembang dangdut era 80-an melalui lantunan Termiskin di Dunia itu. Dan saya yakin, Anda pun demikian. Sebab, saya pribadi juga tidak mengingkari jika saya juga takut jatuh 'kere'. Tapi, Tapi boleh buat, persoalan kemiskinan ini nampaknya masih saja ditautkan dengan masalah nasib. Sehingga, hal ini tentu akan sedikit mengaburkan persoalan kemiskinan yang kalau saya amati, lebih dikarenakan 'salah urus' pemerintah.
Bukan maksud saya memojokkan lho. Ini persoalan semestinya dipandang dari segala penjuru. Kesalahan terbesar pemerintah dalam mengurusi soal kemiskinan ini, sebenarnya bukan pada ranah ekonomi. Memang, kalau kita tilik ke belakang, kebijakan nekat pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini telah membuat cap pada sisi regulasi ini sebagai penyumbang angka kemiskinan negeri ini. Namun hal tersebut, menurut hemat saya terlalu dangkal. Di sini saya justu melihat hal tersebut hanya sekelumit dari persoalan yang sekian banyaknya dihadapi oleh bangsa ini.
Jauh dari itu semua, kalau saya memandang persoalan kemiskinan ini begitu kompleksnya. Namun satu hal yang menurut saya tidak pernah tergarap oleh kebijakan pemerintah apapun itu, ialah masalah budaya. Atau kalau boleh saya berburuk sangka, sebenarnya mungkin pemerintah memang sengaja mengolah masalah budaya ini dengan cara semacam ini. Artinya, pemerintah telah dengan sengaja menciptakan budaya pemiskinan massal. Coba saja lihat, tidak sedikit pemerintah telah mengucurkan dana untuk membantu kaum miskin negeri ini, namun apakah itu cukup membuat panjangnya daftar angka kemiskinan ini terkurangi? Tidak.
Ah, saya yakin Anda pasti akan berpendapat itu karena korupsi. Bukan soal itu. Bukan. Persoalan hukum di negeri ini yang tak ubahnya lingkaran setan ini, mungkin salah satu bagian dari masalah-masalah budaya. Namun yang jelas, penciptaan budaya miskin ini mau tidak mau harus diakui sudah terjadi sejak lama. Salah satu bukti, ketika masyarakat dihadapkan pada persoalan lapangan pekerjaan misalnya. Banyak orang yang berpandangan, bahwa menjadi punggawa pemerintahan (PNS) itu lebih membuat orang lebih aman secara finansial. Yang artinya, hal ini jelas-jelas merupakan sebuah bentuk pembodohan publik. Padahal, kita tahu persis kerja para punggawa kerajaan bernama Indonesia ini cuma 'hambur-hambur duit negara' saja. Lho, kenapa tidak? Setelah mereka selesai masa tugas masih juga dapat santunan menjelang ajal. Kalaupun mereka dipecat dengan alasan tersandung masalah hukum, toh tetap saja memiliki dana pensiun. Sungguh alangkah naifnya negara ini.
Belum lagi persoalan lain menyangkut keberpihakan pemerintah terhadap kaum miskin yang notabene masih terlalu kecil. Dalam hal ini saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai hal tersebut. Pada sebuah megaproyek pembangunan jalan tol transjawa, persoalan klasik seputar pembebasan lahan rupanya menjadi masalah besar dalam pengerjaan proyek yang megah ini. Beberapa warga khususnya di kota Semarang bahkan merasa keberatan dengan tawaran harga yang dinilai kurang menguntungkan bagi mereka ini. Mereka ini adalah pemilik tanah lahan garapan atau tegalan di sebuah kawasan di kota yang masih merangkak menjadi kota metropolis itu. Kata mereka harga yang ditawarkan masih terlalu rendah.
Wajar saja mereka menuntut demikian, mengingat tanah garapan ini merupakan salah satu bagian dari penghidupan mereka. Sebagian penghidupan mereka ini justru dipasok dengan adanya tanah garapan ini. Maka, selaiknya pemerintah memberi harga yang kalau dalam pandangan ekstrim saya mengatakan, lebih mahal dari hanya tanah perumahan. Lah ini, kok aneh. Lahan perumahan yang hanya menjadi tempat singgah masyarakat justru harganya lebih mahal dari harga tanah garapan. Loh, ini negara bagaimana? Katanya ingin memajukan dunia pertanian, lah kok malah begitu?
Keberpihakan pemerintah terhadap kaum terpinggir ini selalu saja mendapatkan kursi yang kesekian. Petani, buruh dan kaum miskin selalu termarjinalkan. Wah, benar-benar bangsa ini mungkin selamanya akan menjadi bangsa yang 'kere'. Betapa tidak, belum juga mampu mengurus soal-soal negara, eh... ini negara selalu saja membuat agenda politik yang bejibun dengan anggaran yang tidak sedikit. Sepertinya, masyarakat dipaksa untuk pilah-pilih sesuatu yang serba tidak jelas. Presiden, Dewan hingga walikota maupun bupati yang serba tidak jelas arahnya. Ini negara memang serba tidak jelas. Sudah miskin tidak punya prinsip budaya pula. Jadi, kalau ditanya kapan negara ini tidak miskin? Jawabannya pasti juga tidak jelas!
Salam,
Robert Dahlan
Komentar