Pengingkaran Kekuasaan terhadap Pendidikan

Salam,

Dunia pendidikan negeri ini nampaknya harus terus-menerus dibenturkan pada masalah-masalah klasik yang tak pernah terselesaikan. Mulai dari mahalnya biaya yang harus ditanggung masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai pada persoalan kesejahteraan guru yang tak kunjung teratasi. Entah, apa hal ini dikarenakan oleh unsur kesengajaan atau tidak, yang jelas persoalan tersebut selalu saja menjadi ihwal yang terabai. Masalah pendidikan seolah menjadi masalah yang dinomorsekiankan dari masalah-masalah lain yang digarap oleh pemerintah. Mulai dari pemerintah pusat hingga pelosok desa sekalipun. Bahkan, saking tak terurusnya masalah ini, pendidikan seolah menjadi momok bagi pemerintah. Sehingga, banyak kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah ini justru terkesan tidak menempatkan pendidikan sebagai masalah yang sangat serius. Dalam anggapan saya, mungkin pendidikan memang tidak memberikan kontribusi besar bagi mereka-mereka yang duduk di kekuasaan. Secara finansial, pendidikan memang tidak memberikan kontribusi yang cukup menjanjikan buat mereka. Bahkan dalam hitungan politik, pemain-pemain politik ini justru memanfaatkan isu pendidikan hanya sebagai komoditi kekuasaan saja. Setelah itu, dengan melenggang ringan mereka ini justru telah mencampakkan dari agenda politiknya. Mereka justru sibuk mengurusi lembaga-lembaga yang secara finansial sangat menguntungkan bagi kekuatan politik mereka. BUMN misalnya, atau perbankan dan beberapa lembaga strategis lainnya yang katanya dapat memberikan sokongan modal bagi pemulihan ekonomi.

Sungguh sesuatu kelucuan mungkin tengah terjadi di negeri ini. Pendidikan yang kini mulai memudar semangatnya, terabai begitu saja oleh ulah orang-orang yang sebenarnya juga lulusan sekolah tinggi. Benar-benar sebuah pengingkaran yang sangat besar. Di satu sisi, pemerintah yang dipimpin oleh orang berpendidikan tinggi ini, dengan sangat pandai mengemas drama tragis yang menceritakan upaya pemulihan pendidikan. Di sisi lain, pemerintah meminta bayaran yang cukup tinggi untuk pertunjukan drama tragis itu dengan memahalkan pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung rakyat.

Hemat saya, kalau memang pemerintah tidak mampu mengurus masalah pendidikan, apa akan tidak lebih baik jika diserahkan saja pada pihak swasta? Sebab, saya melihat kini beberapa sekolah swasta justru memiliki kemampuan manajemen yang lebih canggih ketimbang sekolah-sekolah negeri. Mulai dari pengadaan sarana pendukung sampai tenaga pengajarnya. Meski kita tahu, sampai saat ini masih kita temukan pula sekolah-sekolah swasta yang belum cukup memiliki standar manajemen yang baik. Mengingat, setiap kebijakan yang dikeluarkan hanya akan diambil oleh kekuatan yayasan.

Jadi, saya berpandangan pemerintah seharusnya lebih arif dalam memberikan kebijakan mengenai pendidikan ini.

Salam,

Robert Dahlan

Komentar